Menurut pemberitaan di media, serangan ini adalah jenis denial of service, atau serangan untuk menyumbat. cara kerjanya, situs web yang menjadi sasaran, dihujani oleh sekian banyak data, atau permintaan untuk membuka halaman web, sehingga lalulintas sistem kewalahan dan tersumbat. Sejak tahun 2006, untuk pelanggaran seperti ini, tersedia ancaman hukuman maksimal satu tahun pejara, atau denda 16.750 euro. Serangan juga dianggap pelanggaran, jika memakai suatu virus, melalui apa yang disebut komputer botnet, yang digunakan pihak ketiga. Sementara pihak ketiga tersebut, tidak tahu menahu mengenai hal ini. Menurut pemberitaan media, remaja ini termasuk dalam suatu jaringan hacker kriminal. Dan ia memegang peran penting, dalam kasus penyerangan. UU Kriminalitas Komputer Belanda tidak mengatur mengenai seruan atau ajakan untuk menganggu suatu situs web. Selanjutnya, harus ada unsur kesengajaan. Orang-orang yang sekedar ingin tahu, setelah membaca berita tentang ini di Twitter, dan berusaha membuka situs web sasaran, memang ikut terlibat dalam aksi penyumbatan. Kotabumi. Lampung Utara. Tapi, tindakan seperti itu, bukan pelanggaran hukum. Kegiatan penyebaran informasi dokumen dengan kategori rahasia kepada publik melalui internet ternyata bukan hanya Wikileaks saja yang melakukannya. Indonesia juga punya situs dengan misi yang sama seperti Wikileaks, informasi adalah hak bagi banyak orang. Apa lagi jika informasi itu merupakan informasi yang menyangkut kehidupan orang banyak. Pandangan seperti itu yang menyemangati berdirinya situs yang bernama Indoleaks.org ini. Situs ini memiliki alamat domain di indoleaks.org. Semoga nasib para pengurusnya tidak seperti yang dialami oleh Julian Assange, si pemimpin Wikileaks. Lihat apa yang mereka katakan pada halaman situs Indoleaks.org, "Kami akan terus mendobrak kebuntuan informasi, dengan mempublikasikan hak kita yang bernama informasi". Indoleaks, situs Indonesia yang mirip WikiLeaks, menjanjikan untuk mendobrak kebuntuan informasi di Indonesia. Berbagai dokumen yang harusnya bersifat 'rahasia' pun siap mereka umbar. Beberapa di antaranya terkait kasus lumpur Lapindo hingga hasil visum korban G30S. Sebuah dokumen yang berisi catatan ilmiah mengenai lumpur Lapindo pun telah mereka keluarkan pada Jumat (10/12/2010). Dalam postingan bertajuk 'Lumpur Lapindo Bukan Bencana Alam' itu mereka ingin menunjukkan kajian-kajian ilmiah dan bukti-bukti otentik yang meyakinkan bahwa lumpur Lapindo bukan bencana alam. Dokumen ini sendiri aslinya berjudul 'PRELIMINARY REPORT on the FACTORS and CAUSES IN THE LOSS OF WELL BANJAR PANJI-1', dan dikeluarkan oleh Simon Wilson C.Eng. M.Sc. dari D.I.C Petroleum Consultant. Pengelola Indoleaks mengaku masih memiliki beberapa dokumen lagi yang terkait dengan lumpur Lapindo. Dan jika penasaran, pengunjung situs ini pun dapat dengan mudah mengunduhnya. "Dokumen ini akan membuktikan banyak kebohongan penguasa, peradilan dan aparat penegak hukum mengenai Lumpur Lapindo," tukas Indoleaks, dalam situsnya yang dikutip detikINET, Jumat (10/12/2010). Dokumen pilihan yang dijanjikan Indoleaks berikutnya adalah mengenai hasil visum korban G30S. Dokumen yang tak banyak diketahui publik ini diklaim akan membuka cakrawala baru pemahaman masyarakat Indonesia. "Bahwa tidak ada penyiksaan seperti digemborkan militer melalui media-media pemerintah saat itu," kata mereka. Lalu bagaimana dengan dokumen terkait Bank Century? Tentu saja ada! "Tunggu tanggal mainnya," tandas pengelola Indoleaks.
7 tahun yang lalu