Pasal 165 UU Minerba menyebutkan, setiap orang yang mengeluarkan izin di bidang pertambangan dan batu bara yang bertentangan dengan UU Minerba dapat dikenai sanksi pidana. Dalam perumusan memang disebutkan "orang". Namun, bila dikaitkan dengan izin, maka orang yang berhak mengeluarkan izin haruslah pejabat publik. Adapun sanksi pidana yang dapat dikenakan kepada pejabat publik berdasarkan Pasal 165 UU Minerba itu ada dua. Pertama, sanksi badan berupa penjara paling lama dua tahun. Kedua, sanksi denda paling banyak Rp 200 juta. Dalam kaitan ini, pertanyaannya adalah: apa yang menjadi alasan rasional atau logika untuk memidanakan pejabat publik atas kebijakan yang dikeluarkannya? Pertanyaan ini didasarkan pada tiga kegalauan. Pertama, apakah kebijakan pejabat publik yang tidak mengakibatkan luka bahkan kematian pada orang lain patut dikriminalisasi? Digitalizer. Fashion Online. Kedua, bukankah kebijakan bisa berubah-ubah bila terjadi pergantian pejabat? Apa yang menjadi ukuran baik dan tidak baik? Hal ini mengingat kebijakan yang baik menurut seorang pejabat belum tentu dianggap baik, bahkan dianggap sesuai dengan peraturan perundang-undangan, oleh penggantinya. Ketiga, haruskan para pejabat selalu dibayang-bayangi tanggung jawab pidana setiap kali mengambil kebijakan? Apakah hal ini tidak akan menghambat jalannya birokrasi? Sebenarnya, di samping UU Minerba, dalam kenyataan terdapat dakwaan jaksa, bahkan putusan pengadilan, yang telah memidana pejabat publik. Para pejabat publik dipersalahkan atas dasar pengambilan kebijakan yang merugikan keuangan negara. Harus diakui, menjadi pejabat publik pada era sekarang memang tidak nyaman. Di samping kerap dicaci karena tidak becus mengambil kebijakan, juga berpotensi untuk dipidana. Sungguhpun demikian, orang masih berlomba-lomba untuk mendapatkan jabatan dan menjadi pejabat publik. Bisa jadi ini merupakan model persayaratan yang pertama di dunia untuk bisa memperoleh beasiswa bagi para gadis. Dan ini terjadi di Sierra Leone, kawasan di bagian barat daya Afrika. Bagi para gadis sekolah di tempat itu, untuk bisa memperoleh beasiswa mereka harus lulus tes keperawanan. Jika terbukti sudah tidak perawan, mereka tidak akan mendapatkan beasiswa. Demikian juga jika telah memperoleh beasiswa dan di kemudian hari kedapatan atau terbukti tidak perawan, program beasiswa yang sudah dijalaninya akan dihentikan. Menurut info, kebijaksanaan persyaratan untuk mendapatkan beasiswa seperti itu diterapkan dengan alasan untuk menekan angka kehamilan pada usia remaja atau usia sekolah. Memang sangat disayangkan jika seorang gadis penerima beasiswa harus menghentikan sekolahnya karena hamil. Memang, lain ladang lain belalang. Setiap tempat punya cara tersendiri untuk menyelesaikan permasalahannya. Bagaimana dengan Indonesia? Heboh Uji Keperawanan demi Beasiswa Program beasiswa untuk para gadis asal mereka lulus uji keperawanan bikin gempar Sierra Leone, Afrika barat daya. Program ini bertujuan mengurangi begitu banyaknya remaja hamil. Selain itu, program ini juga ingin mendorong siswa remaja putri supaya tidak putus sekolah. Sekitar 12 persen gadis Sierra Leone melahirkan anak pertama ketika masih berusia 15 tahun. Demikian laporan PBB. Begitu hamil, mereka langsung putus sekolah. Juru bicara Perhimpunan Pemuda Biriwa bagi Pembangunan BYADO di Sierra Leone utara mengatakan, sebanyak 52 gadis menerima beasiswa sekolah lanjutan. Ada satu syarat beasiswa itu, mereka harus masih perawan. Pada awal tahun ajaran baru, para gadis akan diberi beasiswa asal lulus uji perawan. "Sebelum memberi beasiswa, kami akan mengujimu dan kalau kamu tidak perawan lagi selama masa sekolah, kamu juga akan kehilangan beasiswa," kata Samuel Kamara, karyawan BYADO, kepada Radio Netherland. Katanya seorang gadis kehilangan beasiswa ketika gagal dalam ujian perawan. Lanjutkan membaca “Apa yang menjadi alasan rasional atau logika untuk memidanakan pejabat publik atas kebijakan yang dikeluarkannya?” »»
7 tahun yang lalu
